Usulan pengelolaan pesawat terbang kepresidenan
Jusuf Kalla mengusulkan agar pesawat terbang kepresidenan dikelola oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia atau PT. Pelita Air Service.
PESAWAT KEPRESIDENAN DIKELOLA GARUDA
Mantan wakil presiden Jusuf Kalla mengusulkan, jika pemerintah jadi membeli pesawat kepresidenan, maka pengelolaan operasionalnya sebaiknya diserahkan ke PT Garuda Indonesia atau PT Pelita Air Service. “Kalau memang dibeli, pesawat kepresidenan itu sebaiknya diserahkan operasionalnya ke PT Garuda atau PT Pelita,” kata Kalla di Jakarta, Senin (8/2).
Pernyataan Kalla tersebut diungkapkan menanggapi pertanyaan seputar rencana pembelian pesawat kepresidenan oleh pemerintah. Lebih lanjut Kalla menjelaskan, selain biaya pembelian pesawat yang mahal maka akan ada biaya operasional dan perawatan yang mahal. Oleh karena itu, tambahnya, akan lebih efisien jika diserahkan ke PT Garuda Indonesia atau PT Pelita Air Service.
Kalla juga menjelaskan, pada tahun 2007, muncul usulan untuk membeli pesawat kepresidenan. Usulan itu dilatarbelakangi mahalnya biaya sewa pesawat kepresidenan yang hingga sekitar Rp.250 juta per jamnya. “Waktu itu solusi yang saya usulkan bukan membeli pesawat, tetapi kita minta Garuda atau Pelita membeli dan kita nanti menyewanya,” kata Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu.
Cara mudah dan cepat untuk booking tiket pesawat dan menjadi agen penjualan tiket pesawat terbang secara online. Silahkan KLIK DISINI untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap.
Menurutnya, pada tahun 2007, sebenarnya rencana tersebut sudah dijalankan oleh PT Pelita Air Service di bawah pimpinan Samudra Sukardi. Kalla menuturkan, saat itu sudah ada kecocokan untuk membeli pesawat bekas jenis Airbus A320 dengan harga hanya sekitar 35-40 juta dolar AS. “Pelita waktu itu sudah bayar tanda jadi sebesar Rp 1 miliar dan sudah kirimkan pilot serta awaknya untuk dilatih di Perancis,” kata Kalla.
Menurut perhitungan, dengan pola seperti itu, yakni pesawat yang beli PT Pelita, Sekretariat Negara tinggal menyewa jika akan digunakan presiden atau wakil presiden, maka harga sewanya menjadi lebih murah, yakni hanya sekitar Rp 100 juta per jam.
Namun, kata Kalla, tiba-tiba saja rencana tersebut dibatalkan. “Waktu itu tiba-tiba dibatalkan. Saya tidak tahu siapa yang membatalkannya,” katanya heran. Lantas, Kalla mengaku lebih merasa heran lagi, ketika saat ini muncul pemberitaan rencana pembelian pesawat kepresidenan baru.
sumber : gatra.com
