Bisnis Tiket Pesawat

Meskipun pemerintah telah membolehkan maskapai penerbangan untuk menggunakan tenaga pilot luar negeri, maskapai Garuda Indonesia tetap gunakan pilot lokal.

GARUDA TAK REKRUT PILOT ASING

VP Corporate Communication Garuda Indonesia, Pujobroto, menegaskan bahwa sampai saat ini Garuda tidak akan merekrut pilot asing, meskipun pemerintah sudah memberikan kesempatan maskapai untuk menggunakan pilot-pilot luar negari. “Kami tetap ingin memberdayakan pilot-pilot dalam negeri. Karenanya, kami tidak akan mengambil pilot asing. Kalau pelatihan di Indonesia sudah banyak, mereka juga harus diberdayakan,” ucapnya, Sabtu (6/3/2010).
Mau baca selengkapnya? Klik aja disini. »

Sehubungan dengan pertumbuhan industri penerbangan nasional yang mencapai angka 10% per tahun, membuat Indonesia membutuhkan 400 s/d 500 orang pilot setiap tahun.

RI BUTUH 500 PILOT PER TAHUN

Indonesia membutuhkan pilot baru sebanyak 400-500 orang per tahun untuk memenuhi kebutuhan maskapai nasional. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti S. Gumay mengatakan kebutuhan itu mengacu pertumbuhan penerbangan nasional sebesar 10% per tahun. “Kebutuhan itu mengacu juga asumsi penambahan pesawat maskapai nasional,” katanya dalam wisuda penerbang angkatan 1 Bali International Flight Academy (BIFA), hari ini.
Mau baca selengkapnya? Klik aja disini. »

Maskapai penerbangan PT. Merpati Nusantara Airlines membutuhkan suntikan dana sebesar Rp.2 triliun untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaannya.

MERPATI MASIH BUTUH SUNTIKAN DANA

PT Merpati Nusantara Airlines (Merpati) masih membutuhkan suntikan dana hingga Rp 2 triliun, demi menyehatkan kinerja keuangan perseroan. “Merpati masih butuh pendanaan hinga Rp 2 triliun, meski restrukturisasi perusahaan itu sudah rampung,” kata Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Boyke Mukizat, di Jakarta, Rabu (3/3).
Mau baca selengkapnya? Klik aja disini. »

PT. Garuda Indonesia berhasil memperoleh predikat maskapai penerbangan bintang empat dari lembaga swasta pemeringkat maskapai penerbangan dunia, Skytrax.

GARUDA MASKAPAI BINTANG EMPAT

Lembaga swasta pemeringkat maskapai penerbangan dunia, Skytrax, menilai PT Garuda Indonesia sejak akhir tahun 2009 telah berhasil meningkatkan peringkat layanannya dari maskapai bintang tiga menjadi empat. “Ini hasil transformasi bisnis dan berbagai upaya perbaikan di bidang operasi, manajemen, SDM, dan keuangan, serta layanan, sejak 2005,” kata Kepala Komunikasi Perusahaan PT Garuda Indonesia, Pujobroto, di Jakarta, Rabu (27/1).
Mau baca selengkapnya? Klik aja disini. »

Jusuf Kalla mengusulkan agar pesawat terbang kepresidenan dikelola oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia atau PT. Pelita Air Service.

PESAWAT KEPRESIDENAN DIKELOLA GARUDA

Mantan wakil presiden Jusuf Kalla mengusulkan, jika pemerintah jadi membeli pesawat kepresidenan, maka pengelolaan operasionalnya sebaiknya diserahkan ke PT Garuda Indonesia atau PT Pelita Air Service. “Kalau memang dibeli, pesawat kepresidenan itu sebaiknya diserahkan operasionalnya ke PT Garuda atau PT Pelita,” kata Kalla di Jakarta, Senin (8/2).

Pernyataan Kalla tersebut diungkapkan menanggapi pertanyaan seputar rencana pembelian pesawat kepresidenan oleh pemerintah. Lebih lanjut Kalla menjelaskan, selain biaya pembelian pesawat yang mahal maka akan ada biaya operasional dan perawatan yang mahal. Oleh karena itu, tambahnya, akan lebih efisien jika diserahkan ke PT Garuda Indonesia atau PT Pelita Air Service.

Kalla juga menjelaskan, pada tahun 2007, muncul usulan untuk membeli pesawat kepresidenan. Usulan itu dilatarbelakangi mahalnya biaya sewa pesawat kepresidenan yang hingga sekitar Rp.250 juta per jamnya. “Waktu itu solusi yang saya usulkan bukan membeli pesawat, tetapi kita minta Garuda atau Pelita membeli dan kita nanti menyewanya,” kata Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu.

Menurutnya, pada tahun 2007, sebenarnya rencana tersebut sudah dijalankan oleh PT Pelita Air Service di bawah pimpinan Samudra Sukardi. Kalla menuturkan, saat itu sudah ada kecocokan untuk membeli pesawat bekas jenis Airbus A320 dengan harga hanya sekitar 35-40 juta dolar AS. “Pelita waktu itu sudah bayar tanda jadi sebesar Rp 1 miliar dan sudah kirimkan pilot serta awaknya untuk dilatih di Perancis,” kata Kalla.

Menurut perhitungan, dengan pola seperti itu, yakni pesawat yang beli PT Pelita, Sekretariat Negara tinggal menyewa jika akan digunakan presiden atau wakil presiden, maka harga sewanya menjadi lebih murah, yakni hanya sekitar Rp 100 juta per jam.

Namun, kata Kalla, tiba-tiba saja rencana tersebut dibatalkan. “Waktu itu tiba-tiba dibatalkan. Saya tidak tahu siapa yang membatalkannya,” katanya heran. Lantas, Kalla mengaku lebih merasa heran lagi, ketika saat ini muncul pemberitaan rencana pembelian pesawat kepresidenan baru.

sumber : gatra.com